December 14, 2017

Badan Mediasi Asuransi Indonesia

BMAI atau Badan Mediasi Asuransi Indonesia adalah lembaga Independen dan Imparsial yang di bentuk dengan tujuan untuk memberikan representasi yang seimbang antara Tertanggung atau Pemegang Polis dan Penanggung/Perusahaan Asuransi.BMAI adalah sebuah badan hukum berbentuk Perhimpunan,berasaskan Pancasila,berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945,melakukan kegiatan dibidang sosial didirikan oleh Asosiasi-asosiasi Usaha Perasuransian di Indonesia yaitu : Asosiasi Asuransi Umum Indonesia(AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) , dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia( AAJSI ).

Sesuai dengan namanya BMAI bertugas untuk memediasi apabila ada sengketa asuransi antara penanggung dengan pemegang polis.Visi BMAI adalah memberikan pelayanan penyelesaian sengketa klaim asuransi secara adil melalui alternative penyelesaian sengketa dan pelayanan konsumen asuransi untuk menumbuhkan kepercayaan dan minat masyarakat berasuransi demi mewujudkan kehidupan yang nyaman dan sejahtera.BMAI adalah salah satu lembaga yang disetuhui oleh OJK ( Otoritas Jasa Keuangan ) sebagai lembaga penyelesai sengketa asuransi.

Pendirian BMAI

Secara resmi BMAI didirikan pada tanggal 12 Mei 2006 dan mulai beroperasi pada tanggal 25 September 2006.Pendiriannya ini sejalan dengan Surat Keputusan Bersama empat Menteri yaitu :

a)Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.KEP.45/M.EKON/07/2006

b)Gubernur Bnak Indonesia No.8/50/KEP.BGI/2006

c)Menteri Keuangan No.357/KMK.012/2006

d)Menteri Negara Badan Usaha Milik Ngara No.KEP-75/MBU/2006

Tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang ditetapkan d2006.juga sejalan dengan ketentuan Lampiran III Lembaga Keuangan Non-Bank poin program -3 tentang Perlindungan Pemegang Polis dengan Penanggung Jawab Departemen Keuangan RI.

Pendirian BMAI digagas oleh beberapa Asosiasi Perusahaan Perasuransian Indonesia yang berada di bawah FAPI (Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia) yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia(AAUI0, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia(AAJI0 dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia(AAJSI) dan didukung penuh oleh Biro Perasuransian , Bapepam LK , Dept Keuangan RI.

BMAI didirikan dengan tujusn untuk memberikan pelayanan yang profesional dan transparan yang berbasis pada kepuasan dan perlindungan serta penegakan hak-hak Tertanggung atau Pemegang Polis melalui proses Mediasi dan Ajudikasi. BMAI dibentuk dengan tujuan untuk memberikan representasi yang seimbang antara Tertanggung dan/atau Pemegang Polis dan dan Penanggung ( Perusahaan Asuransi ). Tertangung atau Pemegang Polis yang tidak menyetujui penolakan tuntutan ganti rugi  atau manfaat  polisnya oleh Penanggung (Perusahhan Asuransi) dapat meminta bantuan BMAI untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. BMAI senantiasa berupaya untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi secara lebih cepat , adil , murah dan informal.

Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK0 Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan , BMAI harus mengadakan beberapa penyesuaian agar ia bisa diterima sebagai LAPS yang diakui oleh OJK. Oleh karena itu, BMAI telah memperluas kegiatannya dengan fungsi penyelenggaraan arbitrase dan mengubah namanya menjadi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia.

  • Perhimpunan Yang Independen dan Imparsial

BMAI adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Perhimpunan yang bersifat independen dan imparsal.BMAI memberikan pelayanan untuk penyelesaian sengketa klaim( tuntutan ganti rugi atau manfaat) Asuransi antara Anggotanya yaitu Perusahaan Asuranbsi dan Tertanggung atau Pemegang Polis.Mediator , Ajudikator dan Arbiter BMAI terdiri dari tokoh tokoh berpengalaman baik dalam bidang perasuransian maupun bisang hukum dan dengan demikian ada jaminan bahwa BMAI selalu bertindak independen , adil dan transparan.

  • Manfaat BMAI

BMAI adalah suatu lembaga yang mudah diakses masyarakat Tertanggung atau Pemegang Polis. Melalui proses Mediasi dan Ajudikasi BMAI membantu menyelesaikan sengketa klaim(tuntutan ganti rugi/manfaat) dan memberikan solusi yang mudah bagi Tertanggung atau Pemegang Polis yang kurang memahami asuransi dan kurang mampu untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan negeri, apalagi membayar biaya bantuan hukum yang mahal. BMAI mengupaytakan penyelesaian sengketa klaim secara lebih cepat,adil,murah dan informal.

  • Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa

Tertanggung atau Pemegang Polis hrus mengisi dengan lengkap Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa (FPPS) yang disediakan BMAI dan menyampikan kepada BMAI, untuk digunakan sebagai dasar melakukan investigasi atas suatu Sengketa.

  • Batas Nilai Tuntutsn Ganti Rugi

Untuk proses Mediasi dan Ajudikasi, nilai tuntutan ganti rugi atau manfaat polis yang dipersengkatan tidak melebihi Rp 750.000.000 ( Tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) per klaim untuk Asuransi kerugian/umum dan Rp 500.000.000 ( Lima ratus juta rupiah ) per klaim untuk asuransi jiwa atau Asuransi jaminan sosial.

  • Proses Penyelesain Sengketa

Penyelesaian sengketa klaim ( tuntutan ganti rugi/ manfaat) dilakukan oleh BMAI dalam 3 ( tiga) bagian yaitu : Tahap Mediasi ,Tahap Ajudasi,serta Tahap Arbitrase.

Tahap 1 – Mediasi : Permohonan Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi yang diterima              BMAI akan ditangani oleh Mediator yang akan berupaya agar Tertanggunbg atau Pemegang Polis dan Penanggung ( Perusahaan Ausransai ) dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara penengah antara Tertanggung atau Pemegang Polis (Pemohon) dan Penanggung atau Perusahaan Asuransi (Termohon).

Tahap 2 – Ajudikasi : Bila Sengketa Klaim ( tuntutan ganti rugi atau manfaat ) tidak dapat           diselesaikan melalui Mediasi (Tahap 1 ) , maka Pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BMAI agar sengektanya dapat diselesaikan melalui proses Ajudikasi.Sengketa akan diputuskan oleh Majelis Ajudikasi yang ditunjuk oleh BMAI.

Tahap 3 – Arbitrase : Atas sengketa klaim yang tidak dapat diselesaikan pada proses Mediasi atau Ajudikasi dan yang nilai sengketanya melebihi Batas Nilai Tuntutan Gnati Rugi dilakukan proses Arbitrase.Sengketa klaim akan diperiksa dan diadili oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para Pihak dan tidak dapat dimintakan banding,kasasi atau upaya hukum lainnya.

  • Biaya

Pelayanan Mediasi dan Ajudasi untuk nilai klaim yang di tetapkan di atas , diberikan secara Cuma-Cuma alias Gratis

Untuk Arbitrase, di tetapkan berdasarkan nilai klaim yang dipersengketakan.

Kontak BMAI

Alamat : JL HR Rasuna Said Kav B-9 . Menara Duta Lantai 7 wing A

Jakarta Selatan.12910.Indonesia

Phone   : 021-5274145

Fax         : 021-5274146

Web      : www.bmai.or.id