Klausal Baku dalam Perjanjian Polis Asuransi

Klaimku.com – Seringkali masyarakat terutama nasabah perusahaan asuransi tidak mengerti dan tidak paham ketika membaca buku polis karena banyaknya istilah-istilah “jargon asuransi” yang tidak mereka mengerti. Apalagi ditambah dengan masuknya klausal baku yang diselipkan oleh perusahaan asuransi dalam mengikat nasabahnya dalam perjanjian konsensual (perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi yang harus disetujui oleh nasabah). Klausal baku adalah klausal “eksonerasi” yang sama yang digunakan oleh pelaku usaha kepada seluruh konsumennya dan berlaku mengikat tanpa pendapat maupun masukan dari pihak konsumen.

Sayangnya beberapa klausal baku dalam perjanjian polis di beberapa perusahaan asuransi mengunakan klausal baku yang melanggar UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama pasal 18 mengenai larangan dalam klausal baku. Bukan hanya nasabah yang tidak mengetahui bahwa ada beberapa pasal yang melanggar, tetapi sepertinya perusahaan-perusahaan asuransi kemungkinan tidak sadar atau lalai dalam memasukkan pasal-pasal perjanjian sehingga secara tidak langsung merugikan nasabah walau belum melakukan klaim. Para legal yang berada di perusahaan asuransi kebanyakan adalah ahli dalam bidang hukum tetapi sedikit pengetahuan maupun kecerdasan keuangan karena sebagian besar dari mereka bukanlah praktisi keuangan dan bukan praktisi asuransi.

Berikut adalah beberapa klausal baku yang melanggar hukum menurut penulis:

Pertama: beberapa perusahaan asuransi dalam buku polis mereka sering mencantumkan limitasi atau batas waktu dalam pengajuan klaim asuransi. Beberapa perusahaan asuransi seperti contohnya Allianz memberikan waktu 30 hari untuk mengajukan dokumen klaim sejak kejadian rawat inap (jelas tertera dalam Pasal “Prosedur Klaim” buku polis). Walaupun dalam prakteknya perusahaan asuransi dapat memberikan diskresi atau keringanan berupa perpanjangan waktu pengajuan klaim, tetapi pencantuman klausal baku ini melanggar UU Perlindungan konsumen pasal 18(f) yang berbunyi pelarangan klausal baku yang “memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa”. Dengan memberikan batas waktu pengajuan klaim maka tidaklah adil bagi konsumen yang telah membayar premi tiap bulan secara teratur apabila lewat masa pengajuan kadang karena alasan yang mendesak seperti misalnya dokter yang seharusnya mengisi surat keterangan dokter misalnya sedang cuti. Disinilah dapat hilangnya hak mengklaim menjadi mengurangi manfaat asuransi sehingga merupakan pelanggaran hukum perlindungan konsumen. Commonwealth pernah digugat oleh konsumennya di pengadilan atas pencantuman klausal baku limitasi waktu klaim dimana pengadilan memerintahkan Commonwealth Life untuk mencabut klausal baku ini karena dianggap melanggar UU Perlindungan Konsumen.

gambar via Freepik

Kedua: Beberapa perusahaan asuransi juga sering dalam pengajuan klaim meminta dokumen tambahan atau “persyaratan tambahan” yang tidak pernah disebutkan sebelumnya dalam buku polis. Seperti contohnya kasus yang penulis tangani di Polda Metro Jaya dimana Allianz meminta dokumen atau persyaratan tambahan berupa catatan medis lengkap Rumah Sakit yang mana persyaratan klaim ini tidak tertera di buku polis “Prosedur Klaim”. Hal ini merupakan pelanggaran langsung terhadap UU Perlindungan Konsumen pasal 18(g) yaitu larangan “menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha.” Permintaan persyaratan baru ini juga melanggar pasal 1320 KUH Perdata yang mana salah satu unsurnya adalah “kesepakatan” peraturan baru atau lanjutan ini karena dibuat sepihak oleh perusahaan asuransi sering kali tidak dikehendaki oleh konsumen sehingga melanggar salah satu dari 4 unsur kesepakatan/perjanjian. Tanpa kata sepakat maka perjanjian tidak akan terlaksana sehingga apa yang sudah disepakati sebelumnya telah menjadi dasar hukum bagi para pembuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata).

Baca juga : Klaim Asuransi: Cashless vs Reimburse

Ketiga: beberapa perusahaan asuransi memuat klausal bunuh diri dalam polis asuransi jiwa mereka, dimana perusahaan asuransi akan membayarkan uang pertanggungan atau manfaat klaim meninggal akibat bunuh diri biasanya setelah lewat masa tunggu 1 atau 2 tahun (tergantung perusahaan asuransi). Tanpa disadari klausal bunuh diri melanggar asas hukum yang berlaku di Indonesia dimana dalam pasal 1320 KUH Perdata dimana salah satu syarat dalam perjanjian adalah “tujuan yang halal”. Bunuh diri adalah perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga ketika perusahaan asuransi menghalalkan bahkan memberikan uang pertanggungan / insentive terhadap konsumen yang melakukan bunuh diri maka secara langsung perusahaan asuransi melakukan perbuatan melawan hukum berupa ikut serta maupun pembiaran terjadinya tindak pidana bunuh diri. Juga bunuh diri melawan salah satu prinsip asuransi yaitu “Utmost of good faith” yang diatur dalam kitab undang hukum dagang (KUHD). Seharusnya perusahaan asuransi menjaga jiwa dan hidup nasabahnya dan bukan malah memberikan insentive atas hilangnya nyawa secara sengaja.

Sayangnya adanya pelanggaran-pelanggaran atas klausal baku diatas terjadi karena kurangnya kecerdasan keuangan baik oleh manajemen perusahaan asuransi, konsultan hukum perusahaan asuransi, konsumen dan instansi pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Baca juga : Pergunakan “Kecerdasan Keuangan” untuk Memilih Asuransi

Ironis, pelanggaran terhadap klausal baku ini tidak terlepas juga menurut hemat penulis adalah atas kelalaian dan ketidakpahaman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai hukum terutama hukum perlindungan konsumen. Ketaatan hukum terutama perlindungan konsumen di Indonesia masih sangat jauh dibanding negara-negara maju diluar negeri seperti di Singapore dan Amerika dimana kepuasan konsumen sangat diutamakan dan dilindungi oleh negara.

Kita harapkan kedepannya akan ada perubahan positif terhadap perlindungan konsumen di Indonesia sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha dapat meningkat. Juga sebagai konsumen kami himbau agar ada kesadaran untuk mengerti dan paham mengenai hukum-hukum perlindungan konsumen dan meningkatkan kecerdasan keuangan masyarakat.

Salam kecerdasan keuangan,

 

Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP

Founder LQ Indonesia Lawfirm

Ketua Posbakumadin Asuransi